Logo RSU Mayjen H.A. Thalib

Logo RSU Mayjen H.A. Thalib
Kesembuhan Anda Adalah Dambaan Kami

Cari

Memuat...

Halaman

About this blog

About This Blog

Pengikut

Mengenai Saya

Selasa, 06 April 2010

DIARE

DIARE
Oleh : Dr. Hj. Lisnur, Sp.PD.

Diare menjadi penyakit yang
selalu ada sepanjang tahun di
Kabupaten Kerinci ini dan akan
meningkat pada saat terjadinya musim
hujan yang terus menerus serta saat
musim banjir. Sehingga diare
merupakan sepuluh penyakit terbanyak
yang ditemukan pada pasien rawat jalan
dan rawat inap dibagian penyakit
Dalam Rumah Sakit Umum Mayjen
H.A. Thalib Kerinci.
Diare adalah suatu keadaan
dimana frekuensi dari buang air besar
seseorang lebih besar dari 4 x sehari
atau konsistensi buang air besar itu
lebih encer dari biasanya juga
dinamakan dengan diare.
Diare dibagi atas dua yaitu
diare akut dan diare kronik :
Diare akut biasa disebabkan
oleh masuknya kuman kedalam usus
melalui makanan atau minuman yang
tidak bersih, atau karena makanan yang
sudah basi, makanan yang sangat
berlemak, atau obat-obatan tertentu
seperti antibiotic. Diare akut ini yang
terbanyak kita temukan sehari-hari baik
yang berobat ke Rumah Sakit atau
ketempat-tempat pelayanan kesehatan
lainya. Adapun diare kronik adalah
diare yang berlangsung lebih dari 15
hari. Penyebab diare kronik ada
penyakit-penyakit kronik seperti :
Diabetes, Gondok beracun, adanya
infeksi pada usus dan adanya kanker
pada usus.
Adapun pengobatan dari diare
yang sangat penting adalah pemberian
cairan yang cukup kepada pasien baik
dalam bentuk minum banyak atau
dalam bentuk pemberian infuse yang
diberikan di rumah sakit.
Untuk itu masyarakat dapat memberikan pertolongan pertama di rumah dalam bentuk larutan gula garam yaitu satu gelas air
mendidik ditambah satu sendok makan gula pasir dan seujung sendok garam. Larutan gula garam ini dapat diberikan kepada yang sakit
sebanyak mungkin sepanjang yang sakit tidak muntah namun jika yang sakit sudah muntah barulah yang sakit dianjurkan dirawat di
rumah sakit atau puskesmas rawatan.
Penanganan dengan pemberian cairan ini saja sudah cukup pada pasien diare tanpa perlu memakan obat-obat yang menghentikan
diare seperti diapet dan lain-lain. Untuk pencegahan mesyaratkan penderita diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita
makan, memasak makanan secara sempurna, mencuci tangan sebelum memegang makanan dan minuman, membeli makanan yang bersih
dan tertutup rapi.


HIPERTENSI
Oleh: Dr. Riza Firmansyah, Sp.S.M.Kes
Dokter Spesialis Syaraf / Neurologi RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci



Hipertensi merupakan kelainan Kardiovaskular yang masih banyak dijumpai dalam masyarakat, Prevalensi Hipertensi dalam masyarakat Indonesia cukup tinggi meskipun tidak setinggi di Negara Negara yang sudah maju yaitu sekitar 10%. Penanganan penderita Hipertensi di Indonesia masih belum baik dan Drop-Out terapi masih cukup tinggi, sehingga tidak mengherankan bila komplikasi Hipertensi masih sering dijumpai dalam praktek sehari-hari.

Komplikasi Hipertensi dapat mengenai target Organ Jantung, Otak (serebrovaskular), mata dan Ginjal. Komplikasi Hipertensi pada Otak dapat berupa Ensefalopati Hipertensi, Hipertensi maligna, Stroke
hemorhagik dan stroke non hemorhagik. Penanganan penderita Hipertensi dengan komplikasi Otak dibedakan
menjadi dua kelompok yaitu : Keadaan bukan krisis hipertensi yang terjadi pada stroke non hemorhagik dan keadaan krisis hipertensi yang didapatkan pada Ensefalopati Hipertensi, Hipertensi maligna, Stroke
hemorhagik. The Sixth Joint National Committe on Prevation, Detection, Evaluation, andtreatmen Of high Blood Pressure (1997) mendefinisikan Hipertensi sebagai tekanan darah Sistolik 140mmhg atau lebih atau tekanan darah Diastolic 90 mmhg atau lebih atau sedang, dalam pengobatan anti Hipertensi.

Tekanan darah dipengaruhi oleh curah Jantung dan tahanan periper berbagai faktor yang mempengaruhi curah jantung dan tahanan perifer akan mempengaruhi tekanan darah, tekanan darah membutuhkan aliran darah melalui pembuluh darah yang ditentukan oleh kekuatan pompa Jantung dan tahanan perifer. Hipertensi yang tidak diobati dengan baik akhirnya menyebapkan komplikasi pada target Organ yaitu Jantung, Mata, Ginjal, dan Otak.
Komplikasi Hipertensi pada Otak dapat bersipat akut atau kronik, penanganan penderita Hipertensi dengan komplikasi Serebrovaskular dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :
1. Keadaan bukan krisis hipertensi pada strok non Hemorhagik
2. Keadaan krisis Hipertensi pada Ensefalopati Hipertensi, Hipertensi maligna dan Stroke Hemorhagik.

Pengelolaan setelah krisis Hipertensi dimana penderita terbebas dari krisis, selanjutnya dianjurkan mencari Etiologi Hipertensi. Umumnya Hipertensi berat adalah akibat Hipertensi sekunder Renovaskular, Selanjutnya penderita akan mendapat terapi Hipertensi secara teratur yang pada umumnya merupakan kombinasi eberapa obat anti Hipertensi.
Senin, 05 April 2010

foto kegiatan rsumhat

Senin, 29 Maret 2010

TUPOKSI








PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI


PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 213 TAHUN 2008
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu memberikan otonomi dibidang manajemen Rumah Sakit Umum dengan menata kembali susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kerinci, sesuai Keppres Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dan Kepmendagri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
b. Bahwa untuk Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas berdasarkan Analisa Kebutuhan Organisasi, Kewenangan Pemerintah yang dimiliki dan Karakteristik Daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta visis dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dengan kewenangan Pemerintah yang dimiliki dan karakteristik daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah.


Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang ( Lembar Negara, Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;



Dengan Persetujuaan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Kerinci
b. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kerinci
c. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kerinci
d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
e. Bupati adalah Bupati Kerinci
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
g. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Sentralisasi
h. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai Badan Eksekutif
i. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Mayjen.H.A.Thalib Kabupaten Kerinci
j. Badan atau Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.

k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenamg secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.
l. Kepala adalah Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen.H.A.Thalib Kabupaten Kerinci
m. Instalasi adalah unit pelayanan kesehatan yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah
n. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional adalah Komite Medik dan staf medik fungsional yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah


BAB II
KEDUDUKAN, BENTUK, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2
(1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci disebut dengan Nama Rumah Sakit Umum ” Mayjen H.A. Thalib ” Kerinci
(2) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan
(3) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.








Bagian Kedua
Bentuk
Pasal 3
Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor.
Bagian Ketiga
Tugas Pokok Dan Fungsi
Pasal 4
Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen.H.A.Thalib Kabupaten Kerinci mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;
b. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakn umum pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan pada Rumah sakit Umum Daerah;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
d. Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
e. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;
f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum daerah;
g. Peneyelenggaraan Rekam Medis;
h. Penyelenggaraan penelitian dan Pengembangan;
i. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan
j. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat
BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 6
(1) Pengelolan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
(2) Rumah Sakit Umum Daerah diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
(3) Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 7

Unsur – unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :
a. Unsur pimpinan adalah Direktur
b. Unsur pelaksana teknis adalah Bagian,Sub Bagian, Bidang,Sub Bidang,Kasi Instalasi, Komite Medik,Staf Medik Fungsional,Komite Keperawatan,Satuan Pengawas Intern dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

( 1 ) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
a. Direktur
b. Bagian Tata Usaha
1. Subbag Umum dan Perlengkapan
Urusan Umum & Pemasaran
Urusan RT & Perlengkapan


2. Subbag Kepegawaian dan diklat
Urusan Kepegawaian
Urusan Diklat
3. Subbag Rekam Medis dan Pelaporan
Urusan Rekam Medis
Urusan Pelaporan
c. Bidang Keuangan dan Perencanaan Penyusunan Anggaran
1. Kasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Urusan Perencanaan & Program
Urusan Evaluasi Program & Anggaran
2. Kasi Perbendaharaan
Urusan Mobilisasi Dana
Urusan Akutansi & Verifikasi
d. Bidang Keperawatan
1. Kasi Mutu Asuhan Keperawatan
Subsi Asuhan Keperawatan
Subsi Etika & Profesi
2. Kasi SDM Keperawatan dan Logistik Keperawatan
Subsi SDM Keperawatan
Subsi Logistik Keperawatan
e. Bidang Pelayanan
1. Kasi Pelayanan Medis
Subsi Fungsional Pelayanan
Subsi Logistik Pelayanan Medis
2. Kasi Pelayanan Non Medis dan Penunjang Medis
Subsi Pelayanan Penunjang
Subsi Pelayanan Non Medis
f. Komite Medik
g. Staf Medik Fungsional
h. Komite Keperawatan
i. Satuan Pengawas Intern


j. Instalasi :
1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi ICU/ICCU
3. Instalasi Penyakit Kandungan dan Kebidanan
4. Instalasi Gawat Darurat
5. Instalasi Penyakit Gigi dan Mulut
6. Instalasi Radiologi
7. Instalasi Penyakit THT
8. Instalasi Rehabilitasi Medik
9. Instalasi Penyakit Mata
10. Instalasi Penyakit Dalam
11. Instalasi Penyakit Bedah
12. Instalasi Penyakit Anak
13. Instalasi Penyakit Neurology
14. Instalasi Pemulasaran Jenazah
15. Instalasi Gizi
16. Instalasi Farmasi
17. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ( IPS-RS )
18. Instalasi SIM RS & Komputerisasi
19. Instalasi VIP Dan Kelas Utama
20. Instalasi UTDRS
21. Instalasi Sanitasi & Loundry
(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.









BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Direktur
Pasal 9

Direktur Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas pokok memimpin,menyusun kebijakan,membina,mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 9, Direktur Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi :
(a) Membuat rencana strategis RSD;
(b) Melaksankan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
(c) Menganalisa, memberi petunjuk, arahan dan pembinaan serta mengevaluasi pelksanaan pekerjaan bawahan;
(d) Memimpin segala kegiatan kedinasan;
(e) Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur RSD;
(f) Memberi saran atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak, mengenai langkah-langkah, tindakan dalam kebijakan yang perlu diambil dibidang tugas tepat pada waktunya;
(g) Melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama antar instansi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
(h) Melaporkan segala kegiatan kepada atasan;
(i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikn oleh atasan;






Bagian Kedua
Uraian Tugas Pokok & Fungsi
Kepala Bagian Tata Usaha
Pasal 11

Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir,
melaksanakan tugas-tugas di bagian – bagian Subbag Umum Dan Perlengkapan, Subbag Kepegawaian Dan Diklat, Subbag Rekam Medis dan Pelaporan, Bertanggung jawab kepada Direktur RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci.
Tugas Pokok : Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan adminsitrasi rumah sakit meliputi ketatausahaan dan kerumahtanggaan perlengkapan,administrasi kepegawaian dan diklat serta rekam medis damn pelaporan.
Fungsi :
1. Menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan di Bagian Tata Usaha;
2. Membagi tugas dan memantau pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugas Sub bagian masing-masing;
3. Menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaan secara berencana, tertib,teratur dan terpadu;
4. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dilingkungan Bagian Tata Usaha sehingga para staf dapat bekerja dengan baik;
5. Meneliti dan meneruskan surat-surat keluar /naskah dina sRumah Sakit kepada pimpinan;
6. Melakukan telaah terhadap surat/dokumen /masalah untuk disusun alternatif pemecahandan disampaikan kepada pimpinan rumah sakit;
7. Menyebarluaskan kebijakan Direktur/pimpinan rumah sakit;
8. Memberikan masukan dalam rangka menyusun rencana anggaran rumah sakit khususnya yang berkaitan dengan Bagian Tata Usaha;
9. Melaksanakan evaluasi penyerapan bulanan anggaran yang dikelola Bagian Tata Usaha;
10. Mengkoordinasikan dan pemeliharaan sarana/ peralatan yang ada di Bagian Tata Usaha;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan rumah sakit mulai dari surat masuk, pengagendaan surat,surat keluar dan kearsipan;
12. Menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang penataan administrasi rumah sakit;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian rumah sakit;
14. Mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan administrasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pegawai;
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerumahtanggaan dan perlengkapan rumah sakit;
16. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan rekam medis rumah sakit;
17. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perintah pimpinan rumah sakit dalam rangka tugas.

Bagian ketiga
Uraian Tugas
Sub Bagian Umum & Perlengkapan
Pasal 12
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagain Umum & Perlengkapan
Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian-bagian urusan humas & pemasaran dan urusan RT & Perlengkapan bertanggung jawab kepada Kabag Tata Usaha.

Tugas pokok : Sub Bagian Umum & Perlengkapan melaksanakan tugas meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga RS, kehumasan dan protokol,ketatalaksanaan dan keamanan RS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi :
1. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RS;
2. Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
3. Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah dinas sesuai dengan tugas Sub Bagian Umum & Perlengkapan;
4. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, dan pemeliharaan barang-barang inventaris RS;
5. Melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga Badan, dan daftar invantaris barang;
6. Melakukan kegiatan kehumasan dan keprotokolan, ketatalaksanaan dan keamanan RS;
7. Melakukan Kir Kesehatan CPNS dan PNS,menandatangani dan mengatur cuti dan izin di Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan;
8. Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimibingan keapada bawahan;
9. Melaporkan hasil evalusi dan pementauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.




Bagian Keempat
Tugas Pokok Dan Fungsi
Urusan Umum Dan Pemasaran
Pasal 13

Nama Jabatan : Kepala Urusan Umum Dan Pemasaran
Pengertian : Adalah seseorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas urusan umum dan pemasaran bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Umum Dan Perlengkapan.
Tugas Pokok :
1. Menyelenggarakan administrasi rumah sakit pada ketatausahaan dan pemasaran
2. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ketatausahaan rumah sakit yang meliputi :
a. Pengagendaan surat masuk maupun surat keluar baik yang bersifat biasa maupun rahasia Penyelesaian surat atau dokumen yang akan dikirim keluar rumah sakit termasuk didalmnya perjalanan dinas baik dalam propinsi maupun diluar propinsi
b. Pengiriman surat atau dokumen yang bersifat biasa atau rahasia
c. Penggandaan surat – surat atau dokumen yang diperlukan oleh dinas
d. Pengarsipan surat atau dokumen yang bersifat biasa atau rahasia
e. Pengkoordinasian perencanaan kebutuhan perlengkapan pegawai, peralatan kantor dan alat tulis kantor
f. Pengkoordinasian rapat dinas yang diselenggarakan oleh pimpinan
3. Menyusun program kerja , rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan dibagian umum dan pemasaran
4. Membagi tugas dan memantau pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugas
5. Menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaan secara berencana, tertib, teratur dan terpadu
6. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dilingkungan bagian umum dan pemasaran sehingga para staf dapat bekerja dengan baik
Fungsi :
1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan ketatalaksanaan organisasi rumah sakit , serta kebutuhan dalam proses pengembangan organisasi dan tata laksana urusan umum dan pemasaran
2. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi rumah sakit meliputi : ketatausahaan dan pemasaran
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di urusan umum dan pemasaran
4. Pembinaan terhadap penyelenggaraan admnistrasi rumah sakit
5. Evaluasi terhadap peneyelenggaraan admnistrasi rumah sakit
6. Perencanaan dan pelaksanaan pemasaran RS

Bagian Kelima
Uraian Tugas
Urusan RT & Perlengkapan
Pasal 14

Nama Jabatan : Kaur RT & Perlengkapan
Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas urusan Rumah Tangga & Perlengkapan.
Tanggung Jawab : Dalam menjalankan tugasnya Kaur RT & Perlengkapan bertanggung jawab kepada Subbag Umum Dan Perlengkapan


Tugas Pokok Dan Fungsi :
1. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen. H.A.Thalib Kerinci;
2. Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
3. Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah dinas sesuai dengan tugas Subbagian Umum & Perlengkapan ;
4. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, dan pemeliharaan barang-barang inventaris RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci ;
5. Melakukan kegiatan urusan dalam,kebersihan, sarana sandang, kendaraan bermotor, halaman dan pertamanan, protokoler, keamanan, perlengkapan, pergudangan non medis, tata usaha pengadaan barang dan jasa , pengelolaan asrama dan rumah dinas.
6. Melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan daftar invantaris barang;
7. Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimibingan keapada bawahan;
8. Melaporkan hasil evalusi dan pementauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.








Bagian Keenam
Uraian Tugas Pokok & Fungsi
Sub Bagian Kepegawaian Dan Diklat
Pasal 15

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Diklat

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan kepegawaian dan urusan diklat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas dibidang Pengelolaan Administrasi Kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pengajuan pensiun, cuti pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kesejahteraan pegawai dan mutasi staf pelaksana dilingkungan RSD serta melaksanakan tugas dibidang pendidikan dan pelatihan meliputi penataran,kursus, bimbingan teknis dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi :
1. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci;
2. Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
3. Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Sub Bagian Kepegawaian Dan Diklat;
4. Menyiapkan bahan usulan pensiun, usulan kebutuhan Diklat pegawai dan membuat Daftar Urut Kepangkatan ( DUK );
5. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan bahan kenaikan pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, DP3, dan mutasi staf pelaksanaan dilingkungan RSU;
6. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan dan diklat lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
7. Menyiapkan bahan kajian dan analisis yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan RSU;
8. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Rencana program kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
9. Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;
10. Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Bagian Tujuh
Uraian Tugas Pokok & Fungsi
Urusan Kepegawaian
Pasal 16
Nama Jabatan : Kepala Urusan Kepegawaian

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan kepegawaian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Diklat.
Tugas Pokok : Melaksanakan tugas dibidang Pengelolaan Administrasi Kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pengajuan pensiun, cuti pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kesejahteraan pegawai dan mutasi staf pelaksana dilingkungan RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci.




Fungsi :
1. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci;
2. Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
3. Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Kepegawaian ;
4. Menyiapkan bahan usulan pensiun, usulan kebutuhan Diklat pegawai dan membuat Daftar Urut Kepangkatan ( DUK );
5. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan bahan kenaikan pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, DP3, dan mutasi staf pelaksanaan dilingkungan RSU;
6. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan dan diklat lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
7. Menyiapkan bahan kajian dan analisis yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan RSU;
8. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Rencana program kegiatan Urusan Kepegawaian ;
9. Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;
10. Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;






Bagian Delapan
Uraian Tugas Pokok & Fungsi
Urusan Diklat
Pasal 17
Nama Jabatan : Kepala Urusan Diklat
Pengertian :Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan diklat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Diklat.
Tugas Pokok :Melaksanakan tugas dibidang Pengelolaan pendidikan dan pelatihan meliputi penataran,kursus, bimbingan teknis dan sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi :
1. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib Kerinci;
2. Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
3. Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Urusan Diklat;
4. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan dan diklat lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
5. Menyiapkan bahan kajian dan analisis yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan RSU;
6. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Rencana program kegiatan Urusan Diklat;
7. Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;


8. Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Bagian Sembilan
Uraian Tugas & Fungsi
Sub Bagian Rekam Medis Dan Pelaporan
Pasal 18

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Rekam Medis & Pelaporan

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan rekam medis dan urusan pelaporan, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Tugas Pokok : Melaksankan tugas di bidang Rekam medis dan pelaporan meliputi urusan administrasi pencatatan rekam medis, pelaporan pelayanan dan rujukan rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundangn-undangan yang berlaku.

Fungsi :
1. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib;
2. Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
3. Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Sub Bagian Rekam Medis Dan Pelaporan;
4. Mengumpulkan dan mengolah data rekam medis serta meneliti catatan rekam medis;
5. Melakukan analisis, pengendalian dan pemutakhiran data medis secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
6. Melakukan perlindungan hukum terhadap rahasia pasien dan rahasia medis di RSU Mayjen.H.A.Thalib;
7. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan yang berkaitan dengan rekam medis dan pelaporan;
8. Melakukan penyesuianan perbaikan terhadap mutasi data rekam medis;
9. Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;
10. Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Sepuluh
Uraian Tugas & Fungsi
Urusan Rekam Medis
Pasal 19

Nama Jabatan : Kepala Urusan Rekam Medis
Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan rekam medis dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Rekam Medis Dan Pelaporan.
Tugas Pokok : Melaksankan tugas di bidang Rekam medis meliputi urusan administrasi pencatatan rekam medis, pelaporan pelayanan dan rujukan rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundangn-undangan yang berlaku.



Fungsi :
1. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib;
2. Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
3. Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Urusan Rekam Medis;
4. Mengumpulkan dan mengolah data rekam medis serta meneliti catatan rekam medis;
5. Melakukan analisis, pengendalian dan pemutakhiran data medis secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
6. Melakukan perlindungan hukum terhadap rahasia pasien dan rahasia medis di RSU Mayjen.H.A.Thalib;
7. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan yang berkaitan dengan rekam medis ;
8. Melakukan penyesuianan perbaikan terhadap mutasi data rekam medis;
9. Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;
10. Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.








Bagian Sebelas
Uraian Tugas & Fungsi
Urusan Pelaporan
Pasal 20

Nama Jabatan : Kepala Urusan Pelaporan

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian urusan pelaporan, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Rekam Medis & Pelaporan.

Tugas Pokok : Melaksankan tugas di Urusan Pelaporan meliputi urusan pelaporan pelayanan dan rujukan rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundangn-undangan yang berlaku.
Fungsi :
1. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib;
2. Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
3. Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Urusan Pelaporan;
4. Melakukan analisis, pengendalian dan pemutakhiran data medis secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
5. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan;
6. Melakukan penyesuianan perbaikan terhadap mutasi data urusan pelaporan;
7. Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;

8. Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Dua Belas
URAIAN TUGAS POKOK & FUNGSI
Bidang keuangan dan perencanaan Penyusunan anggaran
Pasal 21

Nama Jabatan : Kepala Bidang Keuangan Dan Perencanaan Penyusunan Anggaran

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, melaksanakan tugas-tugas di bagian perencanaan & penyusunan anggaran dan bagian perbendaharaan.

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas dibidang keuangan dan anggaran meliputi subbag perencanaan dan penyusunan anggaran dan subbag perbendaharaan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, bertanggung jawab langsung kepada direktur.

Fungsi :
1. Membantu Direktur dalam menetapkan kebijakan dan program jangk panjang,menengah, maupun pendek sesuai dengan kebijakan dan program kesehatan ,terutama dalam penyusunan perencanaan,akutansi dan pengelolaan keuangan;
2. Menyusun peraturan pelaksanaan penyusunan perencanaan,akutansi dan pengelolaan keuangan;
3. Mengambil keputusan dan tindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rumha sakit baik untuk keperluan didalam maupun diluar rumah sakit sesuai kewenanganya;
4. Menyusun prosedur tetap untuk setiap kegiatan dilingkungan Bidang Keuangan Dan Anggaran;
5. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang Keuangan Dan Angggaran mulai dari masukan,proses dan keluaran serta umpan balik sesuai standar pelayanan dan prosedur yang telah ditetapkan;
6. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan dan pelayanan di Bidang Keuangan Dan Anggaranuntuk menyusun rencana perbaikan,pemantapan maupun pengembangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan Direktur;
7. Mengadakan pembinaan dan memberi motivasi terhadap seluruh karyawan untuk meningkatkan gairah dan disiplin kerja;
8. Melakukan tugas-tugas kain yang diberikan Direktur

Bagian Tiga Belas
Uraian Tugas Pokok & Fungsi
Kasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Pasal 22

Nama Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas urusan perencanaan & program dan urusan evaluasi program & Anggaran bertanggung jawab kepada Kepala bidang Keuangan Dan Perencanaan Penyusunan Anggaran




Tugas Pokok :
1. Merencanakan Langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Anggaran dan Program agar rencana kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Merencanakan kebutuhan sumberdaya berupa sarana parasarana, tenga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisa data kegiatan rumah sakit sehingga menjadi informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen;
4. Menyusun rencana anggaran Pendapatan RSU Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci;
5. Menyusun anggaran belanja rutin maupun pembangunan yang sesuai dengan kebijakan (Strategi) RSU Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci dan kebijakan operasionalnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyusun Anggaran Perubahan jika diperlukan;
7. Memantau Realisasi Pengguna Anggaran;
8. Menghimpun, mengolah dan menyusun rencana kegiatan rutin pembangunan di bidang Pelayanan Kesehatan;
9. Menghimpun, mengolah dan menyusun rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang RSU Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci;
10. Melakukan Konsilidasi dengan Bappeda dan tim Anggaran Kab. Kerinci;
11. Koordinasi Perencanaan & Anggaran dengan unit lainya di RSU Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;


Fungsi :
1. Menetapkan Prosedur dan Formulir untuk Persiapan Anggaran
2. Mengkoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar Anggaran (Asumsi tersebut misalnya harga Alkes dll)
3. Membantu mengkomunikasikan Anggaran keseluruh bagian RSU Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci
4. Menganalisis Anggaran yang diajukan dan membuat Rekomendasi kepada Direktur RSU MayjenH.A Thalib Kabupaten Kerinci
5. Menganalisis Kinerja Anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk Direktur RSU Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci
6. Menyiapkan Pembuatan Revisi Anggaran jika diperlukan.

Bagian Empat Belas
Tugas Pokok Dan Fungsi
Urusan Perencanaan & Program
Pasal 23

Nama Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan & Program

Pengertian : Adalah seseorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas urusan perencanaan dan program bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan & penyusunan anggaran.
Tugas Pokok :
1. Urusan perencanaan & program mempunyai tugas pokok menyusun rencana, program kegiatan tahunan dan lima tahunan rumah sakit.
2. Menyusun program kerja dan rencana sumber daya di bagian urusan perencanaan & program agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan lancar.
3. Membagi tugas-tugas bawahan dalam rangka pelaksanaan di urusan perencanaan & program
4. Memimpin, menggerakkan dan mengarahkan staf untuk melaksanakan pekerjaan secara berencana, tertib dan teratur
5. Memberikan motivasi, semangat dan dorongan kepada bawahan dalam rangka meningkatkan dedikasi
6. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dilingkungan perencanaan dan program sehingga staf dapat bekerja dengan baik
7. Menjabarkan dan memberitahukan tentang kebijaksanaan pimpinan rumah sakit kepada staf untuk acuan tugas
8. Membimbing dan mendidik staf dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan
9. Memeriksa semua surat-surat atau naskah dinas yang masuk dan keluar di urusan perencanaan & program sebelum diserahkan kepada atasan agar terhindar dari kesalahan
10. Mengkoordinasikan semua kegiatan pelaksanaan urusan supaya hasil pekerjaan tepat waktu
11. Mengadakan evaluasi setiap bulan tentang hasil kegiatan
12. Membuat laporan rumah sakit yang bersifat bulanan, triwulan, tahunan maupun lima tahunan
13. Melaksanakan tugas tambahan sesuai tugas yang diberikan oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas
Fungsi :
1. Merencanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi kegiatan rumah sakitdan data informasi lain yang terkait
2. Penyusunan program atas dasar hasil kegiatan rumah sakit / pimpinan rumah sakit
3. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program meliputi :
a. Pengkoordinasian penyusunan rencana rumah sakit
b. Pengelolaan data untuk menentukan suatu perencanaan yang matang
Bagian Lima Belas
Tugas Pokok Dan Fungsi
Urusan Evaluasi Program & Anggaran
Pasal 24

Nama Jabatan : Kepala Urusan Evaluasi Program & Anggaran

Pengertian : Adalah seseorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas urusan evaluasi program dan anggaran bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan & Penyusunan Anggaran

Tugas Pokok :
1. Menyiapkan bahan dan data – data yang konkrit untuk menyusun anggaran dan program rumah sakit
2. Menyusun program kerja dan rencana sumber daya dilingkungan di urusan evaluasi & anggaran
3. Membuat uraian tugas dan prosedur kerja dan menciptkan suasana kerja yang harmonis sehingga para staf bekerja dengan baik
4. Menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaan secara terencanan, tertib, teratur dan terpadu
5. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar kegiatan yang dilaksanakan mengikuti peraturan yang berlaku
6. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
7. Mengkoordinasikan pemakaian dan pemeliharann sarana dan prasarana yang ada di bagian urusan evaluasi program & anggaran
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi anggaran belanja meliputi : evaluasi administrasi pembayaran dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
9. Memberikan informasi tentang : alokasi anggaran belanja rumah sakit dan penyerapan anggaran belanja rumah sakit
10. Mempertangung jawabkan seluruh kegiatan di bagian penyusunan program dan anggaran
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan rumah sakit dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan
Fungsi :
1. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan penyusunan evaluasi program & anggaran
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan program dan anggaran
3. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolan evaluasi program dan anggaran

Bagian Enam Belas
Uraian Tugas Pokok & Fungsi
Kasi Perbendaharaan
Pasal 25

Nama Jabatan : Kepala Seksi Perbendaharaan

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas urusan mobilisasi dana dan urusan akutansi & verifikasi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan Dan Perencanaan Penyusunan Anggaran
Tugas Pokok : Melaksanakan dministratif,koordinatif dan merupakan unsur pelaksana dalam pengelolaan perbendaharaan, penatausahaan keuangan dan barang

Fungsi :
1. Merencanakan administrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran;
2. Merencanakan administrasi pembayaran untuk pelaksanaan proses pembayaran;
3. Merencanakan penatausahaan,pembuatan dan penyampaian SPJ;
4. Mengkoordinasikan administrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran;
5. Mengkoordinasikan administrasi pembayaran untuk pelaksaan proses pembayaran;
6. Mengkoordinasikan penatausahaan,pembuatan dan penyampaian SPJ;
7. Mengevaluasi admnistrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran;
8. Mengevaluasi admnistrasi pembayaran untuk pelkasanaan proses pembayaran;
9. Mengevaluasi penatausahaan pembuatan dan penyampaian SPJ;
10. Mempersiapkan bahan dan data keuangan untuk pengawasan intern oleh atasan langsung bendaharawan / pimpinan;
11. Melaksanakan bon barang atau ATK untuk kebutuhan kegiatan semua Bendaharawan;
12. Mengkoordinasikan pelkasanaan pembuatan daftar gaji;
13. Memberikan gambaran situasi keuangan RS;
14. Memberikan rekomendasi pengajuan kredit pegawai kepada pihak direktur;
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembuatan daftar pemotongan gaji;
16. Menyediakan data-data penyerapan anggaran dan penerimaan barang;
17. Menggerakkan staf untuk melaksanakan tugasnya secara berencana, tertib dan terpadu;
18. Memberikan pengarahan kepada pelaksanaan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan mekanisme serta aturan yang ada;
19. Menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan sarana/ peralatan perbendaharaan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
20. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksana agar disiplin kerja dapat meningkat
21. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pelaksana dan atau para Bendaharawan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;
22. Memantau rencana pembayaran pengadaan yang telah ditetapkan;
23. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyimpanan dokumen perbendaharaan;
24. Mengatur pembagian tugas masing-masing petugas pelaksana;
25. Memberikan pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi secara tertulis atau lisan;
26. Melakukan pemeliharaan inventaris pada kasi Perbandaharaan;

Bagian Tujuh Belas
Uraian Tugas Pokok & Fungsi
Urusan Akutansi & Verifikasi
Pasal 26

Nama Jabatan : Kepala Urusan Akutansi & Verifikasi

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas Urusan Akutansi & Verifikasi yang bersifat administratif, koordinatif dan merupakan unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan akutansi keuangan serta mempunyai kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.



Tugas Pokok :
 Akutansi Keuangan
Menyelenggarakan proses pencatatan, pelaporan dan penyajian laporan akutansi keuangan Rumah Sakit.
 Verifikasi Keuangan
Menyelenggarakan kegiatan pengujian dokumen, pencocokan terhadap kebenaran catatan fisik serta mengusulkan perbaikan dalam pengelolaan sistem keuangan dan fisik.
Fungsi :
 Akutansi
1. Pengumpulan dan pencatatan bukti – bukti transaksi meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, piutang, persediaan , aktivitas tetap, hutang, modal serta penjualan jasa dan biaya
2. Pembuatan sitem, prosedur dan standar akuntasi keuangan Rumah Sakit
3. Penyajian laporan akutansi keuangan Rumah Sakit
 Verifikasi
1. Perencanaan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen penerimaan maupun pengeluaran keuangan serta fisik
2. Pengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen penerimaan maupun pengeluaran keuangan serta fisik
3. Pengawasan, penilaian dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen penerimaan maupun pengeluaran keuangan serta fisik






Bagian Delapan Belas
Tugas Pokok / Fungsi ( Tupoksi )
Urusan Mobilisasi Dana
Pasal 27

I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Tugas Pokok
Urusan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi penerimaan dan pengeluaran dana Swadana, Pembukuan, penyetoran dan pertanggung jawaban serta menggali sumber dana dari pihak lain.
B. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Urusan Mobilisasi Dana mempunyai fungsi :
1. Perencanaan tentang pemanfaatan/pendayagunaan dana.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan penerimaan, pembukuan, penyetoran serta pertanggung jawaban penerimaan uang pendapatan dari hasil Mobilisasi Dana.
3. Pelaksanaan Penggalian sumber dana dari pelayanan rumah sakit maupun dana yang lain.
4. Pelaksanaan dalam upaya menggerakkan dana rumah sakit seefisien mungkin.
5. Pengevaluasian terhadap penyelenggaraan mobilisasi dana.
6. Pelaporan tentang penyelenggaraan mobilisasi dana.

II. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup tugas pokok Urusan Mobilisasi Dana adalah :
1. Penyusunan rencana peyelenggaraan mobilisasi dana meliputi :
a. Rencana Pendapatan.
b. Rencana pemanfaatan/penggunaan dana swadana.
2. Penyelenggaraan administrasi mobilisasi dana meliputi:
a. Administrasi pembukuan kegiatan mobilisasi dana.
b. Administrasi karcis, kwitansi dan bukti-bukti lain.
3. Penyelenggaraan peningkatan pendapatan fungsional serta upaya pencarian dan pengelolaan dana dari sumber lain meliputi :
a. Penyusunan Tarif Pelayanan.
b. Ikatan Kerjasama dengan instansi/perusahaan swasta.
c. Pencarian modal dari pihak ketiga.

III. URAIAN TUGAS
Untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan rumah sakit, Kepala Sub Urusan Mobilisasi Dana mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Untuk membantu perencanaan perhitungan anggaran pendapatan rumah sakit.
2. Menyusun rencana dalam rangka pemanfaatan/pendayagunaan dana.
3. Menyusun rencana kebutuhan karcis, kwitansi pembayaran dan lain-lain.
4. Menyusun tatalaksana organisasi di Urusan Mobilisasi dana.
5. Melaksanakan program-program intensifikasi dan ekstensifikasi mobilisasi dana.
6. Melaksanakan pengolahan dana yang diperoleh dari hasil pelayanan rumah sakit serta melakukan memberikan analisa dan rekomendasi kasus pasien tidak mampu, pertanggung jawaban atas pendapatan asli rumah sakit dan pengeluarannya.
7. Melaksanakan pelayanan administrasi bagi penderita tidak mampu.
8. Melegalisasi surat perjanjian tunggakan pembayaran bagi penderita yang belum melunasi pada saat pulang.
9. Melaksanakan penagihan ke perusahaan, instansi dan askes serta kerumah penderita.
10. Melakukan upaya-upaya dalam menggerakkan dana masyarakat.
11. Melaksanakan pengelolaan dana-dana rumah sakit seefisien mungkin dan seefektif mungkin.
12. Menyajikan bahan serta saran dalam rangka kebijaksanaan manajemen rumah sakit.
13. Menyusun laporan pertanggung jawaban hasil pengelolaan mobilisasi dana rumah sakit.
14. Memonitor, mengawasi semua arus uang pendapatan mulai dri penjualan karcis, ruangan sampai loket pembayaran secara ketat, teliti dan terus menerus.
15. Meneliti semua bukti pengeluaran baik sebelum maupun sesudah dilakukan pembayaran.
16. Mengadakan pengecekan secara sampling terhadap bukti-bukti penerimaan maupun pengeluaran kas.
17. Memimpin seluruh sumberdaya dilingkungan Urusan Mobilisasi Dana agar tujuan dan sasaran dapat dicapai.
18. Memberikan motivasi kepada staf agar tugas yang dibebankan berjalan dengan baik dan tertib.
19. Mengarahkan staf agar melaksanakan tugas pokok secara tertib, terencana dan terpadu.
20. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan sistem dan prosedur serta peraturan yang ada.
21. Melaksanakan pembinaan staf pada Urusan Mobilisasi Dana.
22. Menjaga hubungan dengan instalasi/bagian yang terkait dengan pelaksanaan sistem dan prosedur keuangan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan mobilisasi dana.
23. Menciptakan suasana kerja yang harmonis pada Urusan Mobilisasi Dana sehingga para staf dapat bekerja dengan baik.
24. Mengatur pembagian tugas pada Urusan Mobilisasi Dana agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar dan tertib.
25. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas pada Urusan Mobilisasi Dana yang meliputi :
a. Pembuatan DP3
b. Pengajuan usulan mutasi.
c. Pengajuan usulan pendidikan dan latihan.
26. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kasi Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugas.



Bagian Sembilan Belas
Bidang Perawatan
Pasal 28
Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang keperawatan meliputi seksi mutu asuhan keperawatan dan seksi mutu SDM dan logistik keperawatan,sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
(a) Membantu Direktur menyusun Rencana Strategis RSD;
(b) Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
(c) Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Dinas sesuai dengan tugas Bidang Keperawatan;
(d) Mengendalikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
(e) Menyusun bahan dan data, kebutuhan dan fasilistas pelayanan keperawatan serta meningkatkan kualitas kompetensi tenaga paramedis;
(f) Menyiapkan bahan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
(g) Melakukan koordinasi dan kerjasama antar Kepala biadang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
(h) Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;
(i) Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
(j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
1. Melaksanakan Fungsi perencanaan (P1) meliputi :
a. Menyusun falsafah keperawatan & tujuan sesuai dengan falsafah dan tujuan RS
b. Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan secara keseluruhan baik jumlah maupun kualifikasi ( secara makro), koordinasi dengan kasubsi keperawatan / Ka. Instansi terkait
c. Menyusun program pengembangan staf keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit.
d. Menyusun program orientasi bagi siswa / mahasiswa pendidikan keperawatan yang menggunakan RS sebagai lahan praktek.
e. Menyusun program orientasi bagi tenaga keperawatan yang baru yang akan bekerja di Rumah Sakit.
f. Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan kasubsi dan karu
g. Menyusun program mutasi tenaga keperawatan baik pelaksana maupun pengelola, koordinasi dengan kepala Instansi terkait, untuk diajukan ke Direktur
h. Menyusun rencana penempatan tenaga keperawatan sesuai kebutuhan, koordinasi dengan Kasubsi keperawatan / Ka. Instansi terkait.
i. Menyusun rencana kebutuhan Peralatan dan kebutuhan lain.
j. Menyusun anggaran biaya untuk kebutuhanpengembangan staf, peralatan dan kebutuhan lain.
k. Menyusun rencana Pengembangan system pencatatat dan pelaporan asuhan keperawatan (askep) yang tepat sesuai kondisi RS, koordinasi dengan kasubsi perawatan/Kabag /Ka. Instansi.
l. Berperan serta menyusun rencana pengengembangan pelayanan RS.
m. Menyusun Program pengendalian mutu pelayanan / asuhan keperawatan (askep) yang tepat sesuai kondisi RS, dan berperan serta menyusun peraturan / tata tertib pelayanan di RS.
n. Menyusun standar, protap / SOP pelayanan mutu meliputi : SOP, ketenagaan , peralatan dan lain – lain , koordinasi dengan Kasubsi / Kabag / Ka. Instansi terkait. Penyususnan ini bekerja sama dengan Tim Keperawatan.

2. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan (P2) meliputi :
a. Membimbing kasubsi Keperawatan untuk terlaksananya asuhan keperawatan paripurna dalam mepertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di RS.
b. Melaksanakan program orientasi bagi perawat baru yang akan bekerja di RS.
c. Melaksanakan program orientasi bagi siswa / mahasiswa pendidikan keperawatan yang menggunakan RS sebagai lahan Praktek
d. Melaksanakan rapat Koordinasi dengan Kasubsi / PP dan Karu secara berkala atau sewaktu - waktu diperlukan.
e. Melaksanakan Koordinasi dengan Ka. Instansi , Kasubag, Kaur untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan di RS.
f. Melaksanakan Koordinasi dengan institusi pendidikan keperawatan untuk menunjang kelancaran program bimbingan, khususnya yang menggunakan RS sebagai lahan praktek.
g. Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan tenaga keperawatan dan peralatan yang diajukan oleh Kasubsi,/ Ka . Instansi terkait. Hasil analisa tersebut untuk menyusun perencanaan tahunan / semester kebutuhan tenaga maupun peralatan.
h. Mengatur jadwal dinas , pengawas hari libur, sore dan malam hari sebagai pengganti Kasi keperawatan.
i. Berperan serta dalam kegiatan ilmiah dan penelitian yang dilakukan RS.
j. Mendelegasikan tugas kepada Kasubsi keperawatan bila berhalangan hadir.
k. Mengumpulkan dan menyimpan berkas kepegawaian tenaga keperawatan untuk kepentingan penilaian dalam rangka promosi.
l. Bekerjasama dengan bidang Diklit RS untuk menyelenggarakan kegiatan program pengembangan staf.
m. Menyusun instrumen pendayagunaan tenaga keperawatan dan peralatan.
n. Melaksanakan penempatan tenaga keperawatan melalui Kasubsi perawatan atas dasar usulan Kepala ruangan / Ka. Instansi terkait
o. Melaksanakan mutasi baik pengelola maupun pelaksana keperawatan.
p. Koordinasi dengan Karu / PP atau Ka. Instansi terkait.
q. Melaksanakan bimbingan kepada tenaga keperawatan terhadap penerapan Protap atau SOP dan tata tertib pelayanan keperawatan
r. Memotivasi tenaga keperawatan untuk meningkatkan semangat kerja, dengan membuat usulan penghargaan atas prestasi kerja kepada Direktur atau (reward sitem ), berupa piagam penghargaan , kesempatan studi banding keadaan atau luar negeri.
s. Mengumpulkan dan menganalisa data tentang pelaksanaan asuhan keperawatan, ketenagaan dan peralatan untuk bahan informasi bagi pengembangan pelayanan keperawatan.
t. Memantau dan memberi rekomendasi pelaksanaan cuti tenaga keperawatan yang ada di Instansi
u. Menyusun tata tertib, pelayana / asuhan keperawatan sesuai dengan peraturan dan tata tertib RS.
v. Berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan program lain yang di selenggarakan di RS. (PKMRS, RS sayang Ibu, dll. )
w. Membuat laporan berkala dan laporan Khusus Bidang keperawatan dengan menganalisa data pelaksanaan informasi , dokumen / laporan yang diobuat oleh Kasubsi / Ka. Instansi untuk disampaikan kepada Direktur.
x. Memberi saran dan bantuan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan keperawatan kepada Direktur RS.
y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RS, dlam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan keperawatan.
z. Membimbing tenaga keperawatan dalam hal pendayagunaan dan pemeliharaan alat.

3. Melaksanakan Fungsi Pengawasan, pengendalian dan Penilaian ( P3 )
meliputi :
a. Mengawasi, mengendalikan, menilai penerapan kebijakan pelayanan, tata tertib, dan etika profesi keperawatan koordinasi dengan Kasubsi/ PP/ Karu / Ka. Instansi
b. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan
c. Melaksanakan penilaian, kinerja staf tenaga keperawatan Koordinasi dengan Kasubsi Perawatan / Ka. Instansi.
d. Berperan serta dalam penilaian pelaksanaan program bimbingan system / mekanisme pendidikan keperawatan/ pendidikan tenaga kesehatan lain yang menggunakan RS sebagai lahan praktek.
e. Mengawasi , mengendalikan dan menilai pendayagunaan perelatan secara efektif dan efisien
f. Berperan serta dalam melaksanakan penilaian mutu pelayan / asuhan keperawatan, koordinasi dengan komite medik / Panitia keperawatan RS.
g. Melaksanakan Supervisi secara berkala / sewaktu – waktu ke ruang rawat agar tujuan pelayanan keperawatan yang diinginkan dapat tercapai. Supervisi ini dilakukan secara mandiri atau bersama – sama dengan Kasubsi/ PP/ Karu dan Ka. Instansi.

Paragraf 1
Kasi Mutu Asuhan Keperawatan
Pasal 30

1. Melaksanakan fungsi Perencanaan ( P1 ) meliputi :
a. Menyusun rancangan kerja Kasi Mutu Asuhan Keperawatan.
b. Menyiapkan rencana pemberian asuhan Keperawatan sesuai dengan pola dan jenis pelayanan.
c. Menyiapkan usulan pengembangan / pembinaan mutu asuhan Keperawatan, sesuai kebutuhan, pelayanan, berdasarkan usulan Karu / Ka. Instansi.
d. Menyiapkan program upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan , koordinasi dengan Tim Keperawatan/ Komite Medis Rumah Sakit.
e. Berperan serta menyusun SOP pelayanan Keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan.
2. Melaksanakan Fungsi penggerakan dan Pelaksanaan (P2), melalui :
a. Memberikan bimbingan dalam pembinaan Asuhan Keperawatan sesuai standar
b. Memberikan bimbingan terhadap penerapan Protap/SOP Pelayanan Keperawatan.
c. Memberikan bimbingan pendokumentasian Asuhan Keperawatan. atas persetujuan Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan
d. Melaksanakan sebagaian tugas dari Kabid Keperawatan.
e. Mewakili tugas dan wewenang Kabid Keperawatan. atas persetujuan Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan.
f. Menyampaikan dan menjelaskan rumah sakit tentang sistem pembinaan Asuhan Keperawatan. Koordinasi dengan Karu / Ka. Instalasi.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) meliputi :
a. Melaksanakan pengawasan , pengendalian terhadap pemberian asuhan Keperawatan. Koordinasi dengan Karu / Ka. Instansi sesuai standar Asuhan Keperawatan.
b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap penerapan Protap/SOP pelayanan Keperawatan.
c. Melakukan pengawasan , pengendalian dan penilaian terhadap pendokumentasian Askep, koordinasi dengan Karu / Ka. Instalasi.
d. Melakukan penilaian mutu asuhan Keperawatan. Koordinasi dengan tim Keperawatan./ komite Medik Rumah Sakit.

Paragraf 2
Uraian Tugas
Subsi Asuhan Keperawatan
Pasal 31
Nama Jabatan :

Pengertian :


Tanggung Jawab :





















Wewenang :













Uraian Tugas :



Subseksi Asuhan Keperawatan

Adalah seorang Tenaga keperawatan yang diberi tanggung jawab dalam Pembinaan Asuhan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Subsi Asuhan Perawatan bertanggung jawab kepada Kasubsi Asuhan Keperawatan terhadap ha – hal sebagai berikut :
1. Kebenaran dan ketepatan rencana Asuhan Keperawatan.
2. Kebenaran dan ketepatan pelaksanaan tugas Staf keperawatan
3. Kebenaran dan ketepatan laporan berkala dan laporan khusus dalam pelaksanaan asuhan Keperawatan.
4. Kebenaran dan ketepatan rencana pengembangan mutu Asuhan Keperawatan, sesuai dengan pengembangan IPTEK.
5. Kebenaran dan ketepatan kebutuhan anggaran pelaksanaan pengembangan kualitas asuhan Keperawatan.
6. Keobyektifan dan kebenaran pelaksanaan penelitian mutu asuhan Keperawatan
7. Ketepatan dan Ketepatan Telaah staf.
8. Kebenaran dan Ketepatan saran dan bahan pertimbangan kepada Asuhan.

Dalam menjalankan tugasnya Subsi Asuhan Keperawatan, mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan.
b. Memberi pengarahan dan bimbingan dalam pemberiaan asuhan Keperawatan sesuai standar.
c. Mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menilai mutu asuhan Keperawatan, sesuai kebijakan rumah sakit.
d. Memberi petunjuk dan bimbingan penerapan asuhan Keperawatan sesuai standar asuhan Keperawatan ( SAK)
e. Menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang Kasubsi Asuhan Keperawatan.

a. Melaksanakan fungsi Perencanaan ( P1 ) meliputi :
1. Menyusun rancangan kerja subsi Asuhan Keperawatan.
2. Menyiapkan rencana pemberian asuhan Keperawatan sesuai dengan pola dan jenis pelayanan.
3. Menyiapkan usulan pengembangan / pembinaan mutu asuhan Keperawatan, sesuai kebutuhan, pelayanan, berdasarkan usulan Karu / Ka. Instansi.
4. Menyiapkan program upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan , koordinasi dengan Tim Keperawatan/ Komite Medis Rumah Sakit.
5. Berperan serta menyusun SOP pelayanan Keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan.
b. Melaksanakan Fungsi penggerakan dan Pelaksanaan (P2), melalui :
1. Memberikan bimbingan dalam pembinaan asuhan Keperawatan sesuai standar
2. Memberikan bimbingan terhadap penerapan Protap/SOP pelayanan Keperawatan.
3. Memberikan bimbingan pendokumentasian asuhan Keperawatan atas persetujuan direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan
4. Melaksanakan sebagaian tugas dari Kepala Keperawatan.
5. Mewakili tugas dan wewenang Kepala Keperawatan atas persetujuan Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan
6. Menyampaikan dan menjelaskan rumah sakit tentang system pembinaan asuhan Keperawatan. Koordinasi dengan Karu / Ka. Instalasi.
c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) meliputi :
1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian terhadap pemberian asuhan Keperawatan. Koordinasi dengan Karu / Ka. Instansi sesuai standar Asuhan Keperawatan.
2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap penerapan Protap/SOP pelayanan Keperawatan.
3. Melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap pendokumentasian Askep, koordinasi dengan Karu / Ka. Instalasi.
4. Melakukan penilaian mutu asuhan Keperawatan. Koordinasi dengan tim Keperawatan/ komite Medik Rumah Sakit.

Paragraf 3
Kasi Mutu SDM dan Logistik Keperawatan
Pasal 32

1. Melaksanakan fungsi perencanaan (P1) meliputi :
a. Menyusun rencana kerja Kasi Mutu SDM Keperawatan dan Logistik Keperawatan.
b. Menyusun rencana kebutuhan tenaga dan peralatan keperawatan, baik jumlah maupun Kualitas alat, koordinasi dengan Kepru, Pengawas Perawatan / Ka. Instalansi
c. Menyiapkan usulan Penempatan / Distribusi tenaga dan peralatan Keperawatan, sesuai kebutuhan pelayanan, berdasarkan usulan pengawas perawatan / Ka Ruangan/Ka Instalansi.
d. Menyiapkan rencana pengembangan staf , sesuai kebutuhan pelayanan, koordinasi dengan pengawas Perawatan / Karu/Ka. Instalansi
e. Menyiapkan usulan program pelatihan bagi tenaga yang akan mengoperasikan alat.
f. Menyusun system pencatatan dan pelaporan / Inventarisasi peralatan Keperawatan.
g. Menyusun Prosedur pengaktifan dan perbaikan peralatan Keperawatan sesuai kebijakan Rumah Sakit.
h. Menghadiri rapat pertemuan berkala dengan Kabid Keperawatan / Kabag dan Ka. Instalansi terkait, untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Keperawatan.
2. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan (P2) meliputi :
a. Mengumpulkan berkas Kepegawaian tenaga Keperawatan, koordinasi dengan Karu / Ka. Instalansi. Berkas Kepegawaian tersebut disimpan oleh Kepala Keperawatan.
b. Melaksanakan sebagian tugas dari Kabid Keperawatan
c. Mewakili Tugas dan wewenang Kabid Keperawatan atas persetujuan Direktur RS sesuai kebutuhan.
d. Mengumpulkan dan menjelaskan kebijakan Rumah Sakit dalam bidang ketenagaan kepada staf perawatan koordinasi dengan Pengawas Perawatan / Karu / Ka. Instalansi.
e. Memberikan pembinaan pengembangan profesi tenaga Keperawatan.
f. Menyusun Protap / SOP ketenagaan dan pendayagunaan / pemeliharaan peralatan, Koordinasi dengan pengawas Perawatan / Karu / Ka. Instalasi terkait.
g. Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan rumah sakit, tentang pengendalian, pendayagunaan / pemeliharaan peralatan Perawatan, Koordinasi dengan Karu/ Ka. Instalansi
h. Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan tenaga dan peralatan Keperawatan
i. Melaksanakan pelaporan berkala / khusus tentang pendayagunaan peralatan Perawatan.
j. Mengupayakan peralatan keperawatan selalu dalam keadaan siap pakai koordinasi dengan IPRS . Instalasi terkait
k. Memberikan saran dan masukkan sebagai bahan pertimbangan pada atasan
3. Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan penilaian ( P3 ) meliputi :
a. Melakukan pengawasan, pengendalian, penilaian terhadaop pendayagunaan tenaga dan peralatan keperawatan
b. Melakukukan penilaian mutu penerapan etika serta kemampuan profesi tenaga Keperawatan
c. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penilaian terhadap penerapan SOP / Protap peralatan Perawatan
d. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan system inventarisasi peralatan perawatan, untuk mencegah kehilangan alat.


Paragraf 4
Uraian Tugas
Kasi Profesi Keperawatan SDM Keperawatan
Pasal 33

Nama Jabatan :

Pengertian :

Tanggung Jawab :











Wewenang :







Uraian Tugas : Kepala Sub Seksi profesi keperawatan dan SDM Keperawatan.
Adalah seorang tenaga keperawatan yang diberi tanggung jawab dalam pembinaan mutu SDM keperawatan
Dalam menjalankan tugasnya Kasubsi Profesi / SDM keperawatan bertanggung jawab kepada Kepala seksi keperawatan terhadap hal – hal sebagai berikut :
1. Kebenaran dan ketepatan rencana kerja Kasubsi Profesi / SDM keperawatan.
2. Kelancaran pelaksanaan tugas tenaga keperawatan
3. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja tenaga keperawatan.
4. Kebenaran dan ketepatan telaah staf.
5. Kebenaran dan ketepatan laporan berkala dan laporan khusus dalam hal pendayagunaan tenaga
6. Kebenaran dan ketepatan kebutuhan anggaran pelaksanaan pembinaan mutu dan etika profesi.
7. Kebenaran dan ketepatan rencvana kebutuhan tenaga keperawatan.
8. Kebenaran dan pendayagunaan tenaga keperawatan.
9. Kebenaran dan ketepatan pelaksanaan program bimbingan siswa / mahasiswa pendidikan keperawatan.

Dalam menjalankan tugasnya Kasubsi Profesi / SDM Keperawatan mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan.
2. Memberi petunjuk dan bimbingan dalam pendayagunaan tenaga Keperawatan
3. Mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menilai Pendayagunaan Keperawatan
4. Memberi petunjuk dan bimbingan penerapan etika profesi.
5. Menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang Kepala Subseksi.
6. Melakukan Penilaian kinerja Keperawatan sesuai kebijakan Rumah Sakit.
a. Melaksanakan fungsi perencanaan (P1) meliputi :
1. Menyusun rencana kerja Kasubsi Profesi / Sdm Keperawatan.
2. Menyusun rencana kebutuhan tenaga Keperawatan, koordinasi dengan pengawas perawatan / Ka. Instalansi
3. Menyiapkan usulan Penempatan / Distribusi tenaga Keperawatan, sesuai kebutuhan pelayanan, berdasarkan usulan pengawas perawatan / Ka Ruangan/Ka Instalansi.
4. Menyiapkan rencana pengembangan staf , sesuai kebutuhan pelayanan, koordinasi dengan pengawas Perawatan / Karu/Ka. Instalansi
5. Menghadiri rapat pertemuan berkala dengan Kasi Perawatan / Kabag dan Ka. Instalansi terkait, untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Keperawatan.
b. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan (P2) meliputi :
1. Mengumpulkan berkas Kepegawaian tenaga Keperawatan, koordinasi dengan Karu / Ka. Instalansi. Berkas Kepegawaian tersebut disimpan oleh Kepala Keperawatan.
2. Melaksanakan sebagian tugas dari Kepala Seksi Keperawatan
3. Mewakili Tugas dan wewenang Kepala Seksi Perawatan atas persetujuan direktur RS, sesuai kebutuhan.
4. Mengumpulkan dan menjelaskan kebijakan Rumah Sakit dalam bidang ketenagaan kepada staf perawatan koordinasi dengan Pengawas Perawatan / Karu / Ka. Instalansi.
5. Memberikan pembinaan pengembangan profesi tenaga Keperawatan.
6. Menyusun Protap / SOP ketenagaan, Koordinasi dengan pengawas Perawatan / Karu / Ka. Instalasi terkait.
7. Memberikan saran dan masukkan sebagai bahan pertimbangan pada atasan.
8. Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan tenaga Keperawatan.
c. Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan penilaian ( P3 ) meliputi :
1. Melakukan pengawasan, pengendalian, penilaian terhadap pendayagunaan tenaga Keperawatan
2. Melakukukan penilaian mutu penerapan etika serta kemampuan profesi tenaga Keperawatan

Paragraf 5
Uraian Tugas Kasubsi Logistik Keperawatan
Pasal 34

Nama Jabatan :

Pengertian :



Wewenang :
















Tanggung Jawab :












Wewenang :













Kepala Subsi Logistik Keperawatan

Adalah seorang tenaga Keperawatan yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam pembinaan Logistik Keperawatan.

Dalam menjalankan tugasnya Kasubsi Logistik Keperawatan terhadap hal – hal sebagai berikut :
1. Kebenaran dan ketepatan rencana Biaya Subsi Keperawatan
2. Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan peralatan keperawatan.
3. Kebenaran dan ketepatan dalam pendayagunaan peralatan Keperawatan.
4. Kebenaran dan ketepatan laporan berkala dan laporan Khusus tentang pendayagunaan / pemeliharaan peralatan Keperawatan
5. Kebenaran dan ketepatan saran dan bahan pertimbangn kepada atasan. .
6. Kebenaran dan Ketepatan kebutuhan rencana anggaran dan kebutuhan peralatan perawatan.
7. Ketepatan dan Ketepatan Telaah staf.


Dalam menjalankan tugasnya Kasubsi Logistik Keperawatan, mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. Meminta Informasi dan pengarahan kepada atasan
2. Memberi petunjul dalam pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan perawatan.
3. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan menilai pendayagunaan peralatan.
4. Menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang kepala Subseksi Llogistik Keperawatan.
5. Melakukan penilaian pendayagunaan peralatan perawatan berdasarkan kebutuhan / kondisi rumah sakit sesuai kebijakan Direktur.

a. Melaksanakan fungsi perencanaan (P1) meliputi :
1. Menyusun rencana kerja subsi logistic Keperawatan.
2. Menyiapkan rencana kebutuhan peralatan Keperawatan, baik jumlah maupun Kulaitas alat, koordinasi dengan Karu / Ka. Instalansi.
3. Menyiapkan usulan Distribusi peralatan Keperawatan, sesuai kebutuhan pelayanan.
4. Menyusun Protap / SOP pendaygunaan dan pemeliharaan peralatan berdasarkan kebijakan rumah sakit.
5. Menyiapkan usulan program pelatihan bagi tenaga yang akan mengoperasikan alat.
6. Menyusun system pencatatan dan pelaporan / Inventarisasi peralatan Keperawatan.
7. Menyusun Prosedur pengaktifan dan perbaikan peralatan Keperawatan sesuai kebijakan Rumah Sakit.
b. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan (P2) meliputi :
1. Melaksanakan sebagian tugas dan wewenan Kepala Seksi Keperawatan atas persetujuan director sesuai kebutuhan
2. Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan rumah sakit, tentang pengendalian, pendayagunaan / pemeliharaan peralatan Perawatan, Koordinasi dengan Karu/ Ka. Instalansi
3. Menyusun Protap / SOP Peralatan, koordinasi dengan Karu, Ka. Instalasi
4. Memberikan saran dan masukkan sebagai bahan pertimbangan terhadap atasan.
5. Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan peralatan dan Karui / Ka. Instalansi.
6. Melaksanakan pelaporan berkala / khusus tentang pendayagunaan peralatan Perawatan.
7. Mengupayakan peralatan keperawatan selalu dalam keadaan siap pakai koordinasi dengan IPRS . Instalasi terkait.
c. Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan penilaian ( P3 ) meliputi :
1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penilaian pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan Keperawatan.
2. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penilaian terhadap penerapan SOP / Protap peralatan Perawatan.
3. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan system inventarisasi peralatan perawatan, untuk mencegah kehilangan alat.

Bagian Dua Puluh
Uraian Tugas Pokok & Fungsi
Bidang Pelayanan
Pasal 35

Nama Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas Seksi Pelayanan Medis dan Seksi Pelayanan Non Medis dan Penunjang Medis, bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas dibidang pelayanan meliputi seksi pelayanan medis,seksi pelayanan non medis dan penunjang medis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi :
1. Membantu Direktur menyusun Rencana Strategis RSU Mayjen.H.A.Thalib ;
2. Melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan;
3. Mempelajari, menelaah dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas Bidang Pelayanan;
4. Menyusun segala kebutuhan pelayanan medis, pelayanan non medis dan penunjang medis;
5. Melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap penerimaan dan pemulangan pasien;
6. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Medis berdasarkan Standar Kompetensi;
7. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Mengawasi, menilai serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan serta unit pelaksanaan pelayanan fungsional dan instalasi pelayanan;
9. Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Dua Puluh Satu
Uraian tugas pokok & fungsi
Seksi pelayanan medis
Pasal 36

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medis

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas Subsi fungsional pelayanan dan Subsi logistik pelayanan medis, bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pelayanan.

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Pelayanan dan Melaksanakan Pemantauan, Pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan fasilitas di Instalasi :
• Instalasi Radiologi.
• Instalasi Rawat Jalan.
• Instalasi Bedah.
• Instalasi Penyakit Dalam.
• Instalasi Gawat Darurat.
• Instalasi Bedah Sentral / Kamar Operasi.
• Instalasi ICU / ICCU.
• Instalasi Kebidanan.
• Instalasi Anak.
• Instalasi Anastesi.
Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok Subsi Pelayanan Medis mempunyai Fungsi :
1. Perencanaan, Pelaksanaan pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan dilingkungan Pelayanan Medis.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan Pelayanan Medis.
3. Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan diseluruh jajaran Pelayanan Medis, Pelayanan medis bekerjasama dengan Instalasi terkait.
4. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas Pelayanan medis.
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, Para medis Non Perawatan dan Non Medis.
6. Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaannya.
7. Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien di Instalasi di bawah Subsi Pelayanan Medis.

Bagian Dua Puluh Dua
Uraian Tugas Pokok & Fungsi
Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis
Pasal 37

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas subsi pelayanan penunjang dan subsi pelayanan non medis, bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pelayanan.

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Pelayanan dan Melaksanakan Pemantauan, Pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan fasilitas di Instalasi :
• Instalasi Radiologi.
• Instalasi Farmasi.
• Instalasi Gizi.
• Instalasi Rehabilitasi Medik.
• Instalasi Laboratorium Klinik.
• Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi.
• Instalasi Pemularasan Jenazah.
• Instalasi Sterilisasi

Fungsi :
1. Perencanaan, Pelaksanaan pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan dilingkungan Penunjang medis.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan Pelayanan Penunjang Medis.
3. Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan diseluruh jajaran Penunjang medis, Penunjang medis bekerjasama dengan Instalasi terkait.
4. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas Pelayanan Penunjang medis.
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, para medis non perawatan dan non medis.
6. Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaannya.
7. Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien di Instalasi di bawah Subsi Pelayanan Penunjang Medis.

Bagian Dua Puluh Tiga
Uraian Tugas Pokok & Fungsi
Subsi Fungsional Pelayanan
Pasal 38

Nama Jabatan : Kepala Sub Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas subsi fungsional pelayanan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pelayanan.

Tugas Pokok : Mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan dan melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap pelayanan fungsional, pelayanan yang ditangani oleh tenaga medis dan paramedis yang ada di lingkungan RSU Mayjen.H.A.Thalib.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok Subsi Fungsional Pelayanan mempunyai fungsi :
1. Perencanaan, pelaksanaan pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan fungsional pelayanan.
3. Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan diseluruh jajaran fungsional pelayanan bekerjasama dengan dengan instansi terkait.
4. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional pelayanan di instalasi terkait.
5. Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di bagiannya

Bagian Dua Puluh Empat
Uraian Tugas Pokok & Fungsi
Subsi Logistik Pelayanan Medis
Pasal 39

Nama Jabatan : Kepala Sub Seksi Logistik Pelayanan Medis

Pengertian : Adalah seorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir, dan melaksanakan tugas-tugas subsi logistik pelayanan medis dan bertanggung jawab langsung kepada kepala seksi pelayanan medis.

Tugas Pokok : 1. Kebenaran dan ketepatan rencana biaya Seksi Pelayanan Medis
2. Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan peralatan pelayanan medis
3. Kebenaran dan ketepatan dalam pendaygunaan peralatan pelayanan medis
4. Kebenaran dan ketepatan laporan berkala dan laporan khusus tentang pendayagunaan / pemeliharaan peralatan pelayanan medis
5. Menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaan seacara berencanaan, tertib, teratur dan terpadu
6. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dilingkungan bagian Subsi logistik pelayanan medis sehingga para staf dapat bekerja dengan baik.

Fungsi : 1. Menyusun rencana kerja subsi logistik pelayanan medis
2. Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan rumah sakit, tentang pengendalian, pendayagunaan / pemeliharaan peralatan medis, koordinasi dengan karu / Ka. Instalasi.
3. Memberikan saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan terhadap atasan.
4. Menganalisa dan mengkaji usulan kebutuhan peralatan dan karu/Ka. Instalasi.
5. Melaksanakan laporan berkala/khusus tentang pendayaagunaan peralatan medis.





Bagian dua puluh lima
Uraian tugas pokok dan fungsi
Subsi pelayanan penunjang medis
Pasal 40
Nama jabatan : Kepala subseksi pelayanan penunjang Medis.
Pengertian : Adalah seseorang yang diberi jabatan untuk mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas subsi pelayanan penunjang medis dan bertanggung jawab langsung kepada kepala seksi pelayanan non medis dan penunjang Medis.
Tugas pokok :
Mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan penunjang Medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan fasilitas penunjang medis pada instalasi :
1. Radiologi
2. Farmasi
3. Gizi
4. Rehabilitasi medis
5. Laboratorium Klinik
6. Pemulasaran Jenazah
7. Sanitasi dan laundry
8. UTDRD
Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi :
1. Perencanaan, Pelaksanaan Pengelolaan kebutuhan tenaga medis, para medis dan non medis, inventaris peralatan dan bahan yang benar dan sesuai dengna kebutuhan dilingkungan Bidang Penunjang Medis.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kebutuhan pelayanan penunjang medis.
3. Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur kerja dan pelayanan di seluruh jajaran Penunjang Medis, penunjang medis bekerja sama dengan Instalasi terkait.
4. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis.
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, paramedic non perawatan dan non medis.
6. Melakukan urusan ketata usahaan dan kerumahtanggannya.
7. Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien di Instalasi pasien di Instalasi dibawah bidang Penunjang Medis.

Bagian Dua Puluh Enam
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Subsi Pelayanan Non Medis
Pasal 41

Nama jabatan : Kepala subseksi pelayanan penunjang non medis

Pengertian : Adalah seseorang yang diberi jabatan utnuk mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas subseksi pelayanan non medis dan bertanggung jawab langsung kepada kepala seksi pelayanan non medis dan penunjang medis.

Tugas pokok dan fugnsi : Mengkoordinasi seluruh kebutuhan pelayanan dan medis, melaksanakan pemantauan pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan seluruh inventaris untuk pelayanan medis pada instalasi dan perkantoran.

Paragraf 1
Pasal 42
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada pasal 30, Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi :
(a) Membantu Kepala Bidang Pelayanan menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan bahan rencana strategis RSD;
(b) Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan program tang telah ditentukan;
(c) Mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas Seksi Pelayanan Medis;
(d) Menyusun segala kebutuhan medis;
(e) Menyiapkan bahan dan data yang berhubungan dengan permasalahan dan pemecahannya dibidang pelayanan medis;
(f) Mengawasi, menilai, serta memberi petunujk dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pengendalian fasilitas dan kualitas pelayanan medis seperti rawat jalan,rawat inap,IGD dan bedah sentral;
(g) Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
(h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis
Pasal 43

Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang pelayanan non medis dan penunjang medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 44
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaiman diamksud pada pasal 32, Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis mempunyai fungsi :
(a) Membantu Kepala Bidang Pelayanan menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan bahan rencana strategis RSD;
(b) Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan program yang telah ditentukan;
(c) Mempelajari, menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan naskah dinas sesuai dengan tugas Seksi Pelayanan Non Medis Dan Penunjang Medis;
(d) Menyusun segala kebutuhan pelayanan non medis dan penunjang medis;
(e) Menyiapkan bahan dan data yang berhubungan dengan permasalahan dan pemecahannya dibidang pelayanan non medis dan penunjang medis;
(f) Mengawasi, menilai, serta memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pengendalian fasilitas dan kualitas pelayanan non medis dan penunjang medis seperti pelayanan farmasi, laboratorium dan radio diagnosa;
(g) Melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
(h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL,
KOMITE KEPERAWATAN, INSTALASI DAN
SATUAN PENGAWAS INTERN
Bagian Pertama
Komite Medik
Pasal 45
(1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-Ketua Staf Medik Fungsional.
(2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
(3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melakukan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
(5) Dalam melaksanakan Tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia Medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio.
(6) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
(7) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.






Bagian Kedua
Staf Medik Fungsional
Pasal 46

(1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang berkerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
(2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.
(4) Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud ayat ( 3 ) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
(5) Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Komite Keperawatan
Pasal 47

(1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan
(2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
(3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.
(4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
(5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.





Bagian Keempat
Instalasi
Pasal 48

(1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah.
(2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional
(3) Intalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
(4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan Perundag-undangan yang berlaku.
(5) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Intern ( SPI )
Pasal 49

Dalam Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibentuk Satuan Pengawas Intern ( SPI ) dengan tugas membantu Direktur dalam hal pelaksanaan Operasional Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 50

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
(2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan dengan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.
BAB VII
ESELONISASI
Pasal 51
Eselonering dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sesuai dengan Eselonering Badan pada Lembaga Teknis Daerah yaitu :
a. Direktur Eselon III A
b. Kepala Bagian/Kepala Bidang Eselon III B
c. Kasubbag/Kasubbid/Kasi Eselon IVA
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci dinyatakan tidak berlaku loagi.
Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : Maret 2010

BUPATI KERINCI
ttd
H. MURASMAN, S.Pd.MM
Diundangkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : ............................2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI
Ttd
Drs. H.DASRA, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19591221 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI :
NOMOR :
TANGGAL :
SERI :
NOMOR :

Foto

Sabtu, 20 Maret 2010

Profil


Dr. H. Arman,SpM
Direktur



VISI : Menjadi Pusat Layanan Kesehatan yang Prima dan Parpurna

PROFIL

Status Rumah Sakit Umum :
Pemilik : Pemda Kab. Kerinci
Status Kelembagaan : Lembaga Tenkis Daerah (Badan)
Status RSU : Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Kelas : Type C Plus
Jumlah Tempat Tidur : 150 TT
Pelayanan Unggulan : Rehabilitasi Medik (Pelayanan Stroke)
Tenaga Spesialis yang ada :
1. Penyakit Dalam 6. Jiwa
2. Bedah 7. THT
3. Anak 8. Mata
4. Obstetri Gynekologi 9. Radiologi
5. Neurologi (Syaraf)
Prestasi : Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI Tahun 2008
Sabtu, 27 Februari 2010

SEJARAH



Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kerinci merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini tergambar dari salah satu fungsi RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci yakni menjadi pusat rujukan bagi Unit pelayanan kesehatan lain yang ada dalam wilayah Kabupaten Kerinci khususnya. Dijadikannya RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci sebagai pusat rujukan dilandasi oleh faktor RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci merupakan institusi pelayanan kesehatan yang lebih komplek dibanding Unit pelayanan kesehatan yang lain terutama dengan keberadaan tenaga Spesialis di RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci, sehingga tidaklah berlebihan bila Rumah Sakit sering dijadikan sebagai cermin pelayanan kesehatan di suatu daerah.
Pada era kemajuan tekhnology kesehatan saat ini yang diiringi oleh ketatnya persaingan dalam pelayanan kesehatan, maka manajemen RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci harus mampu meningkatkan sistim pengelolaannya sehingga dapat bersaing dalam merebut pangsa pasar dalam meraih pelanggan. Hal ini berkaitan dengan adanya perobahan paradigma RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci saat ini yakni dari institusi yang selama ini bersifat non provit menjadi institusi yang berorientansi pada provit tampa meningalkan fungsi sosialnya sehingga RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci dapat dijadikan komoditi oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik untuk meningkatkan pendapatannya.
Seperti RSUD yang lain, Rumah Sakit Umum (RSU) Mayjen H.A.Thalib Kabupaten Kerinci juga berupaya merobah paradigma pengelolaannya dari sebuah institusi pelayanan kesehatan yang selama ini lebih cenderung bersifat non provit menjadi Rumah Sakit yang berorientasi provit tanpa meninggalkan fungsi sosialnya. Upaya ini dilakukan melalui penerapan manajemen perubahan sehingga terjadi peningkatan yang sigifikan dalam hal pelayanan yang tergambar dalam indikator keberhasilan Rumah Sakit (BOR, LOS, TOI) disertai dengan pulihnya kepercayaan masyarakat kepada RSU Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci.

RSU Mayjen H.A. Thalib merupakan satu-satunya Rumah Sakit Umum (RSU) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang pada awalnya bernama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang didirikan pada tahun 1953 dengan fasilitas tempat tidur saat itu sebanyak 20 buah dan memiliki karyawan 18 orang.
Pada awal berdirinya hanya menjalankan fungsinya sebagai pusat layanan masyarakat dibidang pelayanan medis, perawatan dan penunjang medis. Pada tahun 1972 RSUD Kabupaten Kerinci mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa itu sehingga diresmikan RSUD Kabupaten Kerinci menjadi RSUD dengan Klasifikasi / type D . Seiring perkembangan zaman dan dalam usaha memenuhi tuntutan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit, maka pada Tahun 1999 dinaikkan klasifikasdi / type menjadi RSUD dengan Klasifikasi / Type C dengan fasilitas tempat tidur sebanyak 70 Tempat Tidur. Namun sejak tahun 1999 RSUD Kabupaten Kerinci mengalami perkembangan yang sangat lamban.
Mengingat RSUD Kabupaten Kerinci merupakan salah satu instansi milik Pemerintah Daerah, maka untuk menyokong kemajuan RSUD Kabupaten Kerinci, pada tahun 2003 melalui Keputusan Bupati Kerinci Nomor 228 RSUD Kabupaten Kerinci dikonversikan menjadi Unit Swadana Daerah dengan status dalam tahap Uji Coba Swadana.
Pada tanggal 11 November 2005, RSUD Kabupaten Kerinci berubah nama menjadi RSU Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci dengan fasilitas Tempat Tidur 102 buah. Melalui Top Manajemen yang baru RSU Mayjen H.A. Thalib telah mencoba menerapkan manajemen perubahan sehingga saat ini telah menampakkan peningkatan yang signifikan, baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal penampilan Rumah Sakit.
Melalui manajemen yang baru pembangunan Rumah Sakit telah diarahkan kepada peningkatan dan pemanfaatan semua sektor yang dapat menyokong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit. Dengan arah yang jelas semua lini mulai menampakkan partisifasinya dalam nuansa kebersamaan dalam usaha mencapai tujuan. Secara manajemen RSU Mayjen H.A. Thalib telah menerapkan manajemen perubahan (Change of Management) dalam sistem pengelolaan Rumah Sakit sehingga dirumuskan arah pembangunan RSU Mayjen H.A. Thalib yang jelas dengan mengusung sebuah Visi dan Misi sebagai tujuan bersama.
Seiring dengan perkembangan dan sesuai dengan perkembangannya saat ini telah mempunyai kapasitas 125 tempat tidur. Berdiri diatas tanah dengan luas 70x80x41 Ha yang berada di Desa Koto Tinggi dengan status tanah hak milik dengan nomor sertifikat 163. Berdasarkan Perda Kabupaten Kerinci No.4 tahun 1995, RSUD Kabupaten Kerinci secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci dan secara teknis fungsional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
Keputusan Bupati Kerinci No. 228 Tahun 2003 menetapkan RSUD kabupaten Kerinci menjadi Uji Coba Unit Swadana Daerah. Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2005 RSUD kabupaten Kerinci berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib.
Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib melayani penduduk Kabupaten Kerinci yang berjumlah 305.000 jiwa dan merupakan rujukan bagi 4 puskesmas perawatan dan 14 puskesmas non perawatan, beberapa klinik dan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Kerinci dan rumah sakit kabupaten tetangga.
Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib terletak di kota Sungai Penuh persisnya di Jalan Jendral Basuki Rahmat. Pada saat ini Rumah Sakit Umum Mayjen H.A.Thalib telah mampu melaksanakan pelayanan dengan 5 jenis spesialisasi yaitu : Spesialis Bedah, Spesialis Obgyn, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Syaraf, Spesialis Mata dengan total Tempat Tidur sebanyak 114 buah. Selain itu RSU Mayjen H.A. Thalib juga dilengkapi dengan pelayanan penunjang lainnya.

Kesehatan adalah Utama

Video

Loading...